Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare berencana melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait perdebatan soal jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Parepare Sjamsu Alam. Konsultasi diperlukan untuk memastikan apakah Sjamsu Alam saat ini merupakan plt wali kota atau dia masih berstatus sebagai wakil wali kota yang menjalankan tugas wali kota yang dinonaktifkan. Asisten I Bagian Pemerintahan Pemkot Parepare Muh Husni Syam mengatakan, tugas dan wewenang seorang plt dan wakil wali kota juga akan ikut diperjelas saat berkonsultasi ke Mendagri.
“Kamiakan konsultasikan tugas dan wewenang Sjamsu Alam,apakah sebagai plt atau apalah namanya. Itu yang akan diperjelas,”ungkap dia. Tim yang dibentuk untuk berkonsultasi ini akan berangkat ke Jakarta, Rabu (7/12). Sementara itu, konsultan hukum Pemkot Parepare Saharuddin Rahman mengatakan, istilah plt yang melekat kepada Sjamsu Alam itu merupakan kesalahan penempatan istilah.
Menurut dia,kekeliruan itu sebaiknya dijelaskan karena dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri bernomor 131-73- 973 pada 2010, tentang penonaktifan Wali Kota Zain Katoe, tidak ada kata pelaksana tugas. Kekeliruan itu harus diluruskan, sebab beberapa peraturan daerah dan surat yang bersifat resmi juga akan ikut amburadul.
Kontroversi soal jabatan Sjamsu Alam muncul menyusul mutasi yang dilakukannya terhadap pegawai negeri sipil (PNS), beberapa waktu lalu. Aktivis LSM menilai,mutasi tersebut tidak sah karena dilakukan plt wali kota.Tidak lama berselang, terbit SK dari Mendagri menyatakan plt wali kota tidak dibenarkan melakukan mutasi. Sjamsu Alam sejauh ini belum mau mengomentari soal kontroversi itu, termasuk terbitnya SK Mendagri soal larangan memutasi PNS itu. “Saya tidak ada komentar soal itu,”ujar dia, baru-baru ini.
konsultasi ke Menteri Dalam Negeri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar